Polres Kebumen Adakan Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Kapolri...

Polres Kebumen Adakan Sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada Perusahaan Finance

BERBAGI
Sosialisasi Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada Perusahaan Finance

TRIBRATANEWS KEBUMEN – Banyaknya keluhan masyarakat Kebumen atas aksi dari Debt Collector perusahaan pembiayaan yang dinilai telah melakukan tindakan kekerasan serta keluahan para perusahaan Finance yang menganggap masih banyak dijumpai para debitor yang kurang paham kewajibannya yang berimbas salah paham diantara mereka ditanggapi dengan cepat Polres Kebumen, Senin (15/08/2016).

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pada hari Sabtu (13/08) bertempat di gedung pertemuan Vitenan Jl. Sarbini telah diselenggarakan kegiatan silaturahmi perusahaan pembiayaan / finance se Kebumen dan sekaligus mensosialisasi Peraturan kapolri Nomor 8 Tahun 2011 membahas tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Sosialisasi Peraturan Kapolri Tentang Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada Perusahaan FinanceAcara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres kebumen AKP Willy Budiyanto SH, MH sedikitnya dihadiri 70 peserta dari berbagai perwakilan perusahaan pembiayaan / finance, perwakilan BPR serta dari perwakilan Notaris.

Dengan didampingi Kasat Reskrim, Kanit 4 Unit Tipiter IPDA Sujatno, SH selaku narasumber menjelaskan kepada para hadirin bahwa hal tersebut merupakan masalah serius dan bila tidak diluruskan bisa menjadiakan bumerang satu sama lain.

Dalam pembahasan tersebut, Sujatno mengatakan jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor.

Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor.

Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada Perusahaan FinanceApalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Selanjutnya, sesuai fakta dilapangan banyak dijumpai debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi, para persusahaan Finance nantinya dapat menyampaikan kepada calon debitor saat akan melakukan kredit, sehingga kedepan diantara mereka tidak terjadi miskomunikasi yang berujung merugikan satu sama lain dan saling menuntut hukum. (humas/reskbm).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Komentar

Komentar